SIPD | Di Yapista untuk semua lembaga di bawahnya

0.406.000-01.990.894.6v | vlksaTA@734

sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login

https://sipd-ri.gitbook.io/modul-sipd-ri

========

Pendahuluan

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan.

DASAR HUKUM

UU 23/2014

PASAL 391 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

PASAL 395 Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

PERPRES 95/2018 TTG SPBE | PASAL 7

Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

PERPRES 39/2019 TTG SDI | PASAL 2

Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

Terdapat 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang salah satunya terkait dengan penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat daerah dan desa untuk sinergi pengentasan kemiskinan ekstrim;

PERMENDAGRI 70/2019

Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lainnya Dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

KEPMENPAN RB No.823 Tahun 2023

Tentang aplikasi umum bidang pemerintahan Daerah.

=================

Pengumuman

1. Pastikan semua data sudah dimutakhirkan sebelum mengunci tahapan/jadwal

2. Untuk mengetahui cara pemutakhiran silahkan download file Download

3. Untuk mengetahui cara penggunaan berita acara kesepatakan silahkan download file Download

4. Download Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi Download

5. Surat Dirjen Bina Keuda terkait Pemetaan dan Pemutakhiran KKN PDRD,DBH DR,DBH CHT, DBH Swit, DBH Migas Download

6. Panduan Pergeseran Anggaran Download

7. Download Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Download

8. Download Panduan Batal/Non Aktif Perubahan Download

9. Permendagri No 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Download

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Download

Lampiran Permendagri No 15 Tahun 2024

1. Penandaan Fungsi Pendidikan ProvinsiDownload

2. Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten-KotaDownload

3. Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik ProvinsiDownload

4. Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-KotaDownload

5. Penandaan Standar Pelayanan Minimal ProvinsiDownload

6. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten-KotaDownload

7. Penandaan Penurunan Stunting ProvinsiDownload

8. Penandaan Penurunan Stunting Kabupaten-KotaDownload

9. Penandaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim ProvinsiDownload

10. Penandaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten-KotaDownload

11. Penandaan Pengendalian Inflasi ProvinsiDownload

12. Penandaan Pengendalian Inflasi Kabupaten-KotaDownload

13. Penandaan Penggunaan Hasil Pajak Daerah – PKBDownload

14. Penandaan Penggunaan Hasil Pajak Daerah – Opsen PKBDownload

15. Penandaan Pajak RokokDownload

16. Penandaan Bagi Hasil Pajak RokokDownload

17. Penandaan PBJT – Tenaga ListrikDownload

18. Penandaan Pajak Air Tanah (PAT)Download

19. DBH-DR ProvinsiDownload

20. DBH-DR Kabupaten/KotaDownload

21. Penandaan OTSUS Papua ProvinsiDownload

22. Penandaan OTSUS Papua Kabupaten/KotaDownload

23. Pengawasan ProvinsiDownload

24. Pengawasan Kabupaten/KotaDownload

25. OTSUS Aceh ProvinsiDownload

26. OTSUS Aceh Kabupaten/KotaDownload

27. DAK Fisik ProvinsiDownload

28. DAK Fisik Kabupaten/KotaDownload

29. DAK Non Fisik ProvinsiDownload

30. DAK Non Fisik Kabupaten/KotaDownload

31. DBH CHT ProvinsiDownload

32. DBH CHT Kabupaten/KotaDownload

33. DBH Sawit ProvinsiDownload

34. DBH Sawit Kabupaten/KotaDownload

11. Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Download

12. Panduan Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Download

13. Permendagri No 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Download

Lampiran Permendagri No 14 Tahun 2025

1. Penandaan Fungsi Pendidikan ProvinsiDownload

2. Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten/KotaDownload

3. Penandaan Infrastruktur Pelayanan Publik ProvinsiDownload

4. Penandaan Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten/KotaDownload

5. Penandaan Belanja Pegawai ProvinsiDownload

6. Penandaan Belanja Pegawai Kabupaten/KotaDownload

7. Penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Download

8. Penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Download

9. Penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pajak RokokDownload

10.Penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Bagi Hasil Pajak RokokDownload

11.Penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL)Download

12.Penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pajak Air Tanah (PAT)Download

13. Penandaan Pengawasan ProvinsiDownload

14. Penandaan Pengawasan Kabupaten/KotaDownload

15. Penandaan Standar Pelayanan Minimal ProvinsiDownload

16. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/KotaDownload

17.Penandaan Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita ProvinsiDownload

18.Penandaan Keselarasan Anggaran dengan Asta Cita KabupatenKotaDownload

19.Penandaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting ProvinsiDownload

20.Penandaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten-Kota.pdfDownload

21. Penandaan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 2026 ProvinsiDownload

22. Penandaan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 2026 Kabupaten KotaDownload

23. Penandaan Pengendalian Inflasi ProvinsiDownload

24. Penandaan Pengendalian Inflasi Kabupaten-KotaDownload

25.Penandaan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua ProvinsiDownload

26.Penandaan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua KabupatenKotaDownload

27. Penandaan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Provinsi

28. Penandaan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupate-Kota

29.Penandaan Penggunaan Dana Alokasi Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya ProvinsiDownload

30.Penandaan Penggunaan Dana Alokasi Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya Kabupaten-KotaDownload

31.Penandaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus-FisikDownload

32.Penandaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus-Non FisikDownload

33.Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) ProvinsiDownload

34.Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) Kabupaten-KotaDownload

35. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) Provinsi.pdfDownload

36. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) KabupatenKotaDownload

37. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Sawit (DBH-Sawit) ProvinsiDownload

38. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Sawit (DBH-Sawit) KabupatenKotaDownload

39. Penandaan belanja pemerintah daerah untuk mendukung program 3 Juta rumah ProvinsiDownload

40. Penandaan belanja pemerintah daerah untuk mendukung program 3 Juta rumah Kabupaten KotaDownload

41. isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan