LKSA | STANDAR PENGASUHAN - BAB 5

BAB V STANDAR KELEMBAGAAN

 

A.   VISI, MISI, DAN TUJUAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

 

1.      Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki visi, misi dan tujuan yang mendasari sistem pengasuhan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.

 

2.      Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengimplementasikan visi, misi dan tujuan pelayanan pengasuhan dan pencapaiannya direview secara periodik dengan melibatkan orang tua/wali asuh, anak-anak dan semua pelaksana pelayanan.

 

Praktek

•   Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merumuskan visi, misi dan tujuannya secara

tertulis.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merinci misinya kedalam tujuan dan kegiatan pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk mendukung kedudukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai alternatif terakhir pengasuhan.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang tujuan pelayanan dan jenis pelayanan yang akan diperolehnya selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

•    Penjelasan yang diberikan kepada anak hendaknya menekankan pada hak-hak anak termasuk untuk mendapatkan pelayanan pengasuhan sesuai dengan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai lembaga pengganti orang tua.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selalu mengecek pemahaman semua pelaksana pelayanan dan anak-anak terhadap visi, misi dan tujuan pelayanan dengan cara mereview pelaksanaan dari pelayanan pengasuhan apakah telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membuat indikator untuk mengukur pencapaian

tujuan pelayanan.

B.   PENDIRIAN, PERIZINAN, DAN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

 

1.     Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

 

a.        Setiap organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus secara formal memberitahukan kepada dan meminta kewenangan dari Dinas Sosial untuk memperoleh persetujuan dari komunitas lokal dimana lembagaakan dibangun.

 

b.        Dinas Sosial Kabupaten/Kota harus mereview usulan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berdasarkan asesmen kebutuhan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mencegah pemisahan anak dari keluarganya.

 

c.        Review harus mencakup asesmen apakah organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengusulkan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki kapasitas baik kelengkapan teknis, finansial, maupun sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar nasional, sebelum izin pendirian lembaga diberikan.

 

d.       Keberlanjutan kebutuhan dan ketepatan pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus direview secara reguler oleh Dinas Sosial sebagai bagian dari monitoring dan tanggung jawabnya untuk memberikan dan memperbarui izin pemberian pelayanan.

2.     Perizinan    untuk    menyelenggarakan     pelayanan    sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

 

a.      Mekanisme perizinan

 

1)   Setiap organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak-anak secara langsung atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus:

a)                Terdaftar di Dinas Sosial sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/ HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kementerian Sosial bulan Agustus 2008 terkait sistem penomoran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak anak.

b)                Mendapat izin operasional berdasarkan hasil asesmen oleh Dinas Sosial yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menyelenggarakan pelayanan sosial kepada anak dan memenuhi standar sesuai dengan standar nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Permensos Nomor 107/ HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.

c)                Menyediakan data tentang pelayanan dan penerima manfaat yang diperbarui setiap tahun untuk diinput kedalam database nasional tentang situasi anak dalam pengasuhan alternatif.

d)               Terlibat dalam monitoring secara reguler yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk menjamin bahwa pelayanan yang disediakan benar-benar merespon kebutuhan yang aktual serta sesuai dengan standar nasional, berbagai hukum, dan aturan yang berlaku.

2)      Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya bisa beroperasi jika telah memiliki izin operasional secara tertulis dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang harus diperbarui setiap lima tahun sekali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

 

b.   Peran Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam pemberian izin dan monitoring pelayanan pengasuhan

 

Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota harus memonitordan mengevaluasi kesesuaian pelayanan yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan standar nasional pengasuhan secara regular minimal satu kali per tahun.

c.      Assesmen Perpanjangan Atau Pembatalan Perizinan

 

1)        Asesmen reguler harus dilaksanakan oleh tim khusus dari Dinas Sosial untuk memastikan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memenuhi standar nasional pengasuhan dan mengidentifikasi tahap yang harus dilakukan oleh institusi pada periode tertentu untuk memperbaiki pelayanannya apabila tidak sesuai dengan standar.

2)        Dinas Sosial harus melakukan asesmen lanjutan untuk mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan apakah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak telah melakukan langkah- langkah untuk menyesuaikan dengan standar nasional pengasuhan.

3)        Apabila setelah tiga kali peringatan, Dinas Sosial menemukan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak masih melakukan pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan, maka Dinas Sosial berwenang membatalkan ijin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak diijinkan untuk melanjutkan pelayanannya sampai ada kejelasan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tersebut memenuhi standar nasional pengasuhan.

4)        Dalam kasus dimana pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan mengganggu/ membahayakan keselamatan anak, maka Dinas Sosial dapat segera menarik ijin praktik/operasional dan menunda upaya yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk memperbaiki pelayanannya. Ijin tidak akan diperbarui kembali sampai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menunjukkan perbaikan dan sepenuhnya mengimplemen-tasikan standar nasional pengasuhan.

 

5)        Dinas Sosial dan Kementerian Sosial harus menyediakan dan memberikan penguatan kapasitas kepada pengurus Lembaga Kesejahteraan SosialAnak termasuk pelatihan tentang standar nasional

pengasuhan, memberikan dukungan teknis dalam implementasinya, serta pelatihan tentang kesejahteraan dan pengasuhan anak.

3.     Akreditasi

 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial apabila menunjukkan standar pelayanan yang tinggi.

 

Praktek

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk menentukan tingkat kelayakan dan standar penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakannya.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mempelajari tata cara akreditasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial (Bab III pasal 4 dan 5)

Pasal 4

Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 5

(1)   Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik masyarakat dilakukan dengan ketentuan lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut :

a.        berbadan hukum;

b.       terdaftar di kementerian atau instansi sosial; dan

c.       melakukan pelayanan sosial langsung kepada masyarakat.

(2)   Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan lembaga di bidang kesejahteraan sosial tersebut berbentuk Unit Pelaksana Teknis/ Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(3)   Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi kelengkapan kelembagaan, proses pelayanan, dan hasil pelayanan.

•   Dinas Sosial/Instansi Sosial harus melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap usulan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.Asesmen harus mencakup kebutuhan akan lembaga pelayanan, kelengkapan administrasi lembaga, dan pelayanan seperti yang tercantum dalam pasal 6 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

(2)   Standar pelayanan minimal untuk kelengkapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:

a.      status lembaga;

b.      visi dan misi lembaga;

c.       program dan strategi;

d.      manajemen lembaga;

e.      ketersediaan pekerja sosial profesional dan/atau tenaga kesejahteraan

sosial yang memiliki sertifikat kompetensi;

f.        kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; dan

g.      ketersediaan dana, sistem pengelolaan, dan pertanggung jawaban.

(3)   Standar pelayanan minimal untuk proses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

a.         tahapan pelayanan; dan

b.         metode dan teknik pelayanan.

(4)   Standar pelayanan minimal untuk hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

a.      ketepatan sasaran penerima pelayanan;

b.      jumlah penerima pelayanan;

c.       kualitas pelayanan; dan

d.      pencapaian tujuan pelayanan.

C. FASILITAS

 

1.     Penyediaan fasilitas

 

a.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dan aman bagi anak untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan.

b.        Lembagaharus dibangun tengah-tengah masyarakat yang memungkinkan :

1)      Anak-anak mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkannya seperti sekolah, pusat pelayanan kesehatan, tempat rekreasi, pusat kegiatan anak dan remaja, perpustakaan umum, tempat penyaluran hobi.

2)      Menghindarkan anak dari kemungkinan mengalami kekerasan di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena terisolasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

3)      Pelibatan masyarakat setempat termasuk anak-anaknya dalam kegiatan bersama di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan memungkinkan anak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

c.        Lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus aman untuk tempat tinggal dan aktivitas anak sehingga bangunan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memperhatikan standar keselamatan dan keamanan.

2.     Fasilitas yang mendukung privasi anak

a.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan dan privasi anak.

b.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan kamar tidur dengan ukuran 9 m2 untuk 2 anak, yang dilengkapi lemari untuk menyimpan barang pribadi anak.

c.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan kamar mandi anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak.

d.       Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan toilet yang aman, bersih dan terjaga privasinya untuk anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak.

3.     Fasilitas pendukung

 

a.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruang makan yang bersih dengan perlengkapan makan sesuai dengan jumlah anak.

b.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan tempat beribadah di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk semua jenis agama yang dianut anak yang dilengkapi dengan prasarana untuk kegiatan ibadah.

c.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruang kesehatan yang memberikan pelayanan reguler yang dilengkapi petugas medis, perlengkapan medis dan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan penyakit anak.

d.       Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruang belajar dan perpustakaan dengan pencahayaan yang cukup baik siang maupun malam hari.

e.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan ruang bermain, olah raga dan kesenian yang dilengkapi peralatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak.

f.         Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan ruangan yang dapat digunakan oleh anak maupun keluarganya untuk berkonsultasi secara pribadi dengan pekerja sosial atau pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau digunakan sebagai ruang pribadi anak ketika anak ingin menyendiri.

g.       Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan ruang tamu yang bersih, rapi, dan nyaman bagi teman atau keluarga anak yang akan berkunjung.

4.     Kesiapan menghadapi bencana

 

a.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus membelajarkan anak, pengurus dan staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai risiko bencana baik alam mapun sosial.

 

b.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan perlindungan kepada anak jika terjadi bencana baik alam maupun sosial.

Praktek

•   Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mengidentifikasi hal-hal yang dapat

membahayakan anak dan memperkirakan risiko yang ditimbulkannya.

•   Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan mekanisme untuk menangani

situasi darurat.

•   Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak                 menyediakan    pintu darurat yang

memudahkan anak dan staf keluar apabila terjadi kebakaran.

•   Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan alat-alat pemadam kebakaran

yang mudah dijangkau serta digunakan staf dan anak-anak.

•   Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan pelatihan kepada staf untuk

mengantisipasi keadaan darurat.

•   Tersedia tempat khusus yang bisa menampung anak dan staf saat terjadi banjir,

kebakaran atau bencana lainnya.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melatih anak untuk menghadapi keadaan

darurat dengan pendampingan dari orang dewasa.

 

5.     Pengaturan Staf

 

a.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan staf yang mencukupi dari segi jumlah, kompetensi, dan dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas.

 

b.        Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja staf.

c.        Pengadaan staf harus mencakup unsur pelaksana utama yaitu pengasuh dan pekerja sosial serta pelaksana pendukung yaitu petugas kebersihan dan petugas keamanan dan juru masak.

d.       Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan petugas masak khusus dalam jumlah yang memadai, yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal memasak, juga memahami standar dasar pemenuhan nutrisi dan prinsip higienis dalam menyiapkan makanan

e.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan dukungan kepada staf dalam bentuk fasilitas kerja dan dukungan finansial serta memfasilitasi peningkatan kompetensi staf.

6.     Pendanaan

 

a.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki sumber dana tetap, tanpa harus bergantung dari bantuan pemerintah atau donatur lainnya.

b.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan serta transparan.

 

c.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus merencanakan pengeloaan keuangan secara akurat tanpa melibatkan anak dalam pengumpulan dana.

d.       Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki petugas yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sehingga pemanfaatan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan secara rutin kepada berbagai pihak yang terkait dengan pendanaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

7.     Jaringan Kerja

 

a.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus terlibat dengan dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

b.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan pengasuhan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

c.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu memiliki akses terhadap berbagai sumber di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mendukung keberlanjutan pelayanan dan pengasuhan serta mendaya- gunakannya secara efektif.

Praktek

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendapat dukungan dari organisasi

induknya baik dana maupun fasilitas.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki sumber di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berupa dukungan orang tua, masyarakat maupun pemerintah.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendorong keterlibatan masyarakat di

sekitarnya untuk mencapai tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak secara aktif menjangkau informasi dan berbagai program yang terkait dengan pelayanan anak, misalnya dengan terlibat dalam kegiatan forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membuat pertanggungjawaban secara tertulis terhadap pengelolaan sumber misalnya mencatat sumber-sumber yang dibutuhkan, mengakses sumber, dan pemanfaatannya.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan sumber kepada pemerintah, sumber dana (donatur), masyarakat, seluruh staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan anak.

 

8.  Administrasi

a.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan dan pengawasan secara tertib dan menyeluruh.

b.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memiliki database anak, staf dan kegiatan pelayanan yang selalui diperbarui.

 

Praktek

•   Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak meregistrasi dan memberi nomor induk anak

dan petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak membuat file data setiap anak secara lengkap yang meliputi data identitas anak, keluarga anak, kesehatan anak, perkembangan anak, pendidikan anak, dan data perlindungan anak.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki file data setiap staf secara lengkap yang meliputi data identitas staf, pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan yang pernah diikuti.

•    Lembaga Kesejahteraan SosialAnak membuat database anak,staf dan kegiatan pelayanan.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menginput data perkembangan anak,kegiatan

anak dalam database Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak secara reguler.

•   Lembaga Kesejahteraan SosialAnakmenugaskanpetugaskhusussebagaipetugasdatabase.

•   Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melaporkan database Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak kepada yayasan, Dinas sosial kabupaten/Kota setiap tahun.

 

c.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menata dokumen data anak, data pelayanan, dan data pengasuh secara tertib yang memungkinkan anak dan petugas mengakses data tersebut saat diperlukan.

9.  Pencatatan dan pelaporan

 

Lembaga Kesejahteraan SosialAnak harus melakukan pencatatan terhadap semua proses dan hasil pelayanan pengasuhan baik yang dilaksanakan di dalam keluarga maupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta menjamin kerahasiaan semua dokumen kecuali untuk kepentingan terbaik anak.

Praktek

•    Semua pekerja sosial dan pengasuh harus melakukan pencatatan hasil asesmen terhadap perkembangan anak selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak baik perkembangan fisik, emosional maupun sosialnya.

•    Semua pekerja sosial dan pengasuh harus melakukan pencatatan tentang rencana pelayanan pengasuhan yang diberikan kepada setiap anak dan keluarganya.

•    Semua pekerja sosial dan pengasuh harus melakukan pencatatan hasil monitoring

dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelayanan serta rencana terminasi.

•    Pengasuh melakukan dan memiliki pencatatan tentang perkembangan khusus

anak (masalah-masalah dan potensi/bakat tertentu).

•    Pekerja sosial dan pengasuh selalu memperbarui file untuk keseluruhan anak.

•    Semua pencatatan diketahui oleh anak dan anak memiliki akses penuh terhadap semua file yang menyangkut dirinya.

•    Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberlakukan prinsip kerahasiaan untuk semua dokumen anak kecuali dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan dan kepentingan terbaik anak.

•   Anak memberikan kesepakatannya apabila pekerja sosial/pengasuh akan

membagi informasi kepada pihak lain untuk kepentingan pelayanan.

•    Semua catatan yang berkaitan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, identitas anak, kegiatan anak dan pengasuhan di input pada database Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

 

10.  Monitoring dan evaluasi

 

a.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan monitoring yang dilakukan oleh pengurus dan staf untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

 

b.        Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan pengasuhan dan sebagai dasar untuk menyusun rencana berikutnya.

 

 

Jakarta,

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

 

SALIM SEGAF AL JUFRI